Fenomena pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama Ponorogo sempat viral di media sosial. Masyarakat dibuat melongo, media cetak dan online semua memberitakan hal tersebut. Pasalnya pengajuan tersebut jumlahnya tidak sedikit. Ada 176 anak yang memohon untuk mendapatkan dispensasi. Dan dari jumlah tersebut hampir seratus anak dalam kondisi hamil.

Dari segi jumlah yang memohon dispensasi, dan jika dikaitkan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang batasan umur minimal untuk menikah, sebelumnya laki-laki dan perempuan boleh menikah minimal 16 tahun, berubah menjadi 19 tahun pasti. Perubahan tesebut pasti akan berdampak terhadap pengajuan dispensasi. Lebih banyak. Apalagi di negara kita menikah diusia dini masih menjadi persoalan sendiri.

Yang membuat masyarakat terhenyak, jumlah pemohon yang dalam kondisi hamil di luar nikah tidak sedikit. Permasalahan ini tidak lagi sebatas permasalahan batasan minimal untuk menikah, tetapi sudah bergeser terhadap moralitas generasi bangsa. Pergaulan bebas sudah menyadara anak muda. Pendidikan seperti gagal mengahalau budaya pergaulan bebas.

Pendidikan yang mengemban tugas menyiapkan generasi  bangsa yang cerdas dan bermoral. Kandas di hadapan realitas pergaulan bebas yang merambat ke plosok kota kecil. Ponorogo yang notabane bukan kota metropolitan, justru digempur pergaulan bebas. Ada apa dengan pendidikan kita?

Fakta ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemangku dan pelaksana pendidikan. Karena di samping fakta tersebut, banyak fakta lainnya yang hampir dari akar masalah yang sama. Pergaulan bebas. Masalah pergaulan bebas yang banyak terjadi, dimana mereka masih duduk dibangku sekolah. Hal ini harus menjadi lonceng pengingat, sekolah harus memberikan perhatian penting. Karena, sekolah dan guru juga punya tanggungjawab di dalam pendidikan anak-anak.

Walaupun wacana pendidikan seks sudah sering kita dengar, namun nyatanya sekolah atau orang tua sekalipun masih gagap memberikan pendidikan seks. Masih tabu memperkenalkan fungsi-fungsi organ genital, dan mengingatkan anak-anak tentang dampak negatif pergaulan bebas.

Sudah selayaknya pendidikan kita berbenah, pendidikan seks harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Guru harus menjadi ujung tombak memberangus pergaulan bebas. Karena, selain orang tua, guru bisa memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Guru juga adalah pengganti orang tua saat berada di sekolah.

Disamping itu, guru sebagai orang yang berpendidikan, harus bisa membangun komunikasi dan memberikan wawasan kepada orang tua anak. Sehingga pendidikan seks yang masih dipandang tabu oleh orang tua, bisa diterima dan dilaksanakan, dan orang tua bisa menyadari bahwa pendidikan seks di lingkungan keluarga itu sangat penting.

Selain guru dan orang tua, sudah selayaknya semua lapisan (Pemerintah, tokoh, agamawan, dan masyarakat) bersama-sama ikut andil untuk mengawasi dan memberikan wawasan seks terhadap anak-anak. Seperti yang dikatakan oleh Masdar Hilmy, “Sudah selayaknya semua elemen bangsa untuk melakukan kerja-kerja nyata; melakukan pengawasan dengan bijak terhadap pergaulan sosial anak-anak kita, Melakukan sosialisasi terhadap anak-anak dan orang tua, dan memberikan pengetahuan literasi digital.”

Yang terakhir, permasalahan literasi digital bukan hanya menjadi masalah bagi anak-anak, orang tua dan masyarakat kita masih lemah dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pengetahuan literasi digital juga perlu dilakukan secara intensif. Karena, diakui atau tidak pergaulan bebas juga banyak disumbang oleh dampak negatif dari perkembangan teknologi dan digital.