Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 bertema “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas". Tema tersebut terkait erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat dan menuntut kualitas semakin tinggi. Tema ini di ambil juga karena mengingat permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan kita yaitu pada saat mana dunia pendidikan mengalami krisis keteladanan dan praktek pendidikan tidak lagi menginspirasi. Sementara dorongan dari arah belakang dari kepemimpinan pendidikan tidak disertai pemberian arah dan haluan untuk peserta didiknya.

Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017 Menteri Pendidikan mengatakan “Dalam hal kepemimpinan pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengajukan konsep "Laku Telu" atau tiga peran yang dirumuskan dalam frasa Bahasa Jawa: "Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani" yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham (inspirasi) dan apabila di belakang memberi dorongan. Ketiga peran tersebut harus dilaksanakan secara seksama baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh. Di sinilah kita diingatkan untuk tidak memenggal dan menerapkan sepenggal-sepenggal tiga laku kepemimpinan dalam praksis pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dia atas Menteri Pendidikan akan melakukan reformasi pendidikan pada tataran konseptual dan manajerial.

Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fundasi dan ruh pendidikan nasional. Untuk itu pembentukan karakter harus dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar (Basic Education). Kemudian untuk jenjang pendidikan lebih lanjut harus kondusif bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya semaksimal mungkin. Memungkinkan peserta didik membekali dirinya dengan keterampilan dan keahlian yang berdaya kompetisi tinggi, yang dibutuhkan dunia abad 21. Hanya dengan karakter yang kuat dan kemampuan berdaya saing tinggi Iah peserta didik masa kini akan sanggup membawa bangsa Indonesia berdiri dengan tegak di antara bangsa-bangsa maju yang Iain di masa yang akan datang.

Dalam tataran managerial reformasi peran dan tugas kepala sekolah sebagai manajer sekolah, komite sekolah dan juga pengawas sekolah. Reformasi pendidikan pada tataran aksi, ditandai dengan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN)”.

Program-program reformasi pendidikan ini sangat bagus untuk kita dukukng tetapi jika tidak diselaraskan dengan reformasi di segala bidang seperti Reformasi di Bidang Hukum, dimana seperti kita ketahui banyak terjadi kepincangan terhadap hukum di Indonesia, hukum hanya tanjam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Reformasi di Bidang pemerintahan dan politik juga sangat perlu, karena seperti yang kita ketahui kasus korupsi semakin lama semakin besar, kasus money politik, kasus kecurangan, kasus perselingkuhan pejabat, kasus pornografi, tanyangan televisi yang tidak mendidik dan kasus-kasus lainnya dari oknum pemimpin yang tidak pantas. Kasus-kasus ini akan menjadi contoh tidak baik bagi siswa, walaupun siswa di didik dengan kharakter positif di sekolah tetapi jika lingkungannya tidak berkharakter maka siswa akan terikut untuk tidak berkharakter.

Perlu di lakukan pendidikan kharakter untuk unsur-unsur aparat hukum dan pemerintahan. Para pemimpin negara mulai dari kepala daerah, publik figur, aparat hukum dan keamanan, anggota legislatif harus memiliki kharakter yang baik. Karena kunci sukses pendidikan kharakter adalah Lingkungan yang berkharakter.

Sebagai contoh banyak pelaku korupsi dulunya adalah siswa yang berprestasi, tokoh masyarakat bahkan tokoh agama tetapi ketika dia menjadi pejabat melakukan korupsi hal ini karena lingkungan di tempat dia bekerja memungkinkan untuk itu.

Lingkungan yang berkharakter adalah harga mati bagi keberhasilan pendidikan kharakter. Siswa harus mendapatkan keteladanan dan inspirasi kharakter positif dari orang tua, guru dan tenaga kependidikan, tokoh-tokoh masyarakat , publik figur , para pemimpin pemerintahan, dari aparat hukum dan dari aparat keamanan.