Akhir-akhir ini marak isu dikalangan pendidik, "tunjangan sertifikasi guru akan dihapus". Padahal tunjangan ini adalah merupakan salah satu sumber penghasilan guru selain gaji bulanan yang mereka terima setiap bulan. 

Sebelum-sebelumnya pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi guru sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang mereka peroleh pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 

Tunjangan Sertifikasi Guru ini diberikan kepada seorang guru yang lulus dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Guru atau disebut juga dengan PPG. 

Apakah Sertifikasi Guru Akan Di Hilangkan???

Dikutip dari kompas.com, Berikut penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menanggapi isu tersebut. 

Pada Senin, 30 Mei 2022, dalam salah satu sidang kabinet terbatas, Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani membacakan pidatonya yang membahas mengenai anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang dimaksud dalam pidato tersebut yaitu mengenai pengadaan beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar dan Tunjangan Sertifikasi Guru yang dibahas. 

“Di dalam sidang kabinet terbatas, bersama Bapak Presiden, wakil Presiden dan para Menteri. Membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023,” ujar Sri Mulyani.

Saat ini pemerintah tengah merancang salah satu Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang baru.

Hal ini dikarenakan pendidikan di Negara Republik Indonesia terdapat tiga UU yang melandasi jalannya pendidikan di negeri ini.

Ketiga UU yang dimaksud adalah Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Undang undang Pendidikan tinggi (Dikti) serta Undang undang guru dan dosen. Salah satu UU yang dibahas saat ini adalah mengenai UU sisdiknas baru yang terintegrasi dan holistik.

Dalam Undang-undang yang dirancang baru saat ini, nantinya akan merangkum dan mencakup ketiga UU yang mengatur pendidikan di Indonesia saat ini.

 Justru yang menjadi bahan polemiknya adalah munculnya kabar dalam rancangan UU baru tersebut mengenai tunjangan profesi guru akan dihapuskan dari sebelumnya.

“Seperti diketahui untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet,” ucap Menteri Keuangan tersebut.

Pada sidang kabinet terbatas itu, beliau juga menambahkan untuk anggaran pendidikan 2023 direncanakan akan meningkat dan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan anggaran ini mencapai sekitar Rp. 595,9 Triliun hingga Rp. 563,6 Triliun. 

Peningkatan anggaran pendidikan ini sebagai upaya untuk mendukung berbagai kebutuhan belanja pendidikan di Indonesia.

“Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa,” kata Sri Mulyani. “Kartu Indonesia Pintar sebanyak 973,3 ribu akan mendapat beasiswa,”lanjutnya.

Selain pembahasan mengenai Kartu Indonesia Pintar untuk para siswa dan mahasiswa, anggaran pendidikan juga berlaku untuk para pendidik khususnya memenuhi kebutuhan Tunjangan Sertifikasi Guru bagi yang telah melakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta Pengawai Negeri Sipil (PNS).

Di samping itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pendidik yang berupa Tunjangan Sertifikasi Guru bagi yang telah melakukan Pendidikan Profesi Guru serta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang,” ujar Sri Mulyani.

Nominal atau besaran Tunjangan Profesi Guru ditetapkan sebesar satu kali gaji pokok guru PNS, itu pun sesuai dengan golongannya. Sementara untuk guru non-PNS besarannya merujuk aturan lebih lanjut.

Sehingga para pendidik tidak perlu khawatir lagi, tunjangan sertifikasi Guru akan dihapus justru Anggaran belanja Menteri keuangan untuk pendidikan 2023 juga berlaku pula untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Sertifikasi Guru.

Semoga informasi ini bermanfaat. 

Salam sukses, #MNGBC