Sejak digulirkannya edaran bupati tentang diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), telah membawa dampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. PTMT yang diberlakukan secara serentak hampir di semua jenjang pendidikan, memaksa para orangtua untuk melakukan persiapan-persiapan teknis untuk keperluan sekolah putra putri mereka. Hal ini tampak antrian di sejumlah sentra-sentra perbelanjaan, seperti toko baju seragam, toko buku bahkan di tempat jasa konveksi tak luput dari sasaran mereka.

Euforia PTMT ini juga dirasakan di beberapa sekolah, baik negeri maupun swata. Para pemangku kebijakan di bidang pendidikan mulai merapatkan barisan, menyusun desain pembelajaran tatapmuka 50%. Persiapan yang dilakukan mulai dari menyusun SOP, memastikan semua guru dan siswa sudah vaksin, pemberitahuan ke Muspika, menyiapkan administrasi kurikulum, menyiapkan sarana dan prasarana serta membangun sistem kerja yang berintegritas.

Salah satu pihak di lembaga pendidikan yang ketiban sampur dalam persiapan PTMT ini adalah Wakil Kepala bidang kurikulum (Wakur). Seorang Wakur memgang peran yang signifikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang aku alami beberapa hari yang lalu, ketika perintah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap aku terima. Dalam waktu yang relatif singkat, aku harus menyelesaikan administrasi pendukung untuk pembelajaran tatap muka. Beberapa diantaranya adalah, jadwal pelajaran, yang tidak sama dengan jadwal di waktu normal. Kemudian Standar Operasional Procedure (SOP), yang menjelaskan mengenai teknis kegiatan yang dilakukan siswa mulai dari keberangkatan sekolah lalu ketika sedang belajar di sekolah sampai pada teknis kepulangan. Perangkat administrasi pendukung lainnya adalah jurnal kelas dan absensi siswa, pengaturan denah kelas, pengaturan kelas program fullday serta pengaturan program untuk siswa yang berpotensi lulus dua tahun.

Dalam penyusunan administrasi pembelajaran menjelang PTMT ini lebih rumit dari pembelajaran di waktu normal. Dimana kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua moda yaitu daring dan tatapmuka. Moda daring tetap diberlakukan karena masih ada beberapa wali murid yang tidak mengijinkan putra putrinya mengikuti pembelajaran tatapmuka, karena alasan kesehatan. Dan kita tidak bisa memaksa mereka yang punya pendirian seperti itu. Sedangkan ketika tatapmuka, jumlah siswa yang dihadirkan 50% dari kapasitas kelas, dan durasi belajarnya dikurangi. Yang menjadi tantangan adalah, seorang wakur harus bisa menyusun satu formula kebijakan yang dituangkan dalam sebuah Surat Edaran yang bisa mengakomodir kebutuhan kurikulum, keinginan kepala sekolah, keinginan guru serta keinginan walimurid. Tentu hal ini tidak mudah tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena aku yakin bahwa “Inna ma’al usri yusro”, sesungguhnya Allah menciptakan kesulitan itu satu paket dengan solusi. Jika kita belum menemukan solusi artinya ikhtiar kita belum maksimal.

Padatnya volume kerja sebelum PTMT, memaksaku melakukan pekerjaan itu di rumah, bahkan sampai larut malam. Lelah? Tentu saja, tapi lelah fisik masih belum seberapa dibandingkan dengan lelah hati melayani berbagai japri yang tidak sepaham dengan program yang sedang aku rancang. Memang program yang aku susun tidak bisa memnuhi keinginan semua pihak, tapi itu sudah melalui musyawarah tim kurikulum, melalui pemikiran masak-masak dan melalui proses study banding ke beberapa sekolah yang sudah melakukan PTMT. Seperti ujian kesabaran, aku tetap harus melayani mereka yang kontras dengan lembut, santun dan ramah. Pengendalian emosi harus tetap aku jaga demi lancarnya pembelajaran. Aku bisa saja memakai kata-kata yang keras, tapi itu hanya akan menimbulkan masalah baru dan menurunkan kredibilitas lembaga. Karena apapun yang aku katakan mewakili lembaga tempat aku mengabdi.

Tegalgede, 13 September 2021