Day4 #TantanganGurusiana

Islam memandang bahwa khalifah atau pemimpin negara bertanggung jawab atas setiap kepemimpinannya. Sebagaimana hadist dari Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : ”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Pemimpin dalam Islam senantiasa menjadikan aturan dan hukum Allah SWT dalam mengatur kehidupan bernegara.

Maka, dalam hal pemberian bantuan bagi umat juga senantiasa mengikuti aturan dan hukum dari Allah SWT.

Dalam sistem ekonomi Islam, kas pemasukan negara untuk menyejahterakan umat diperoleh dari sumber daya alam, harta fa'i, kharaj, ghanimah, dan lain-lain. Harta-harta tersebut dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat.

Dalam kondisi wabah, bencana atau urusan darurat, negara sudah menyiapkan harta untuk menanganinya. Ada posi urusan darurat (ath-Thowari) yang memberikan bantuan. Pembiayaan pada pos ini hukumnya wajib, yakni pengeluarannya tidak tergantung pada ada atau tidaknya dana dalam kas negara. Anggarannya diambil dari pos pemasukan fai dan kharaj, serta harta milik umum. Jika kedua pos pemasukan ini tidak mencukupi atau kosong, maka pemenuhan tersebut dibiayai dari sumbangan sukarela dan pajak dari kaum muslim.

Dengan administrasi yang baik, sederhana, serta data-data yang valid dan tersimpan rapi, efisiensi distribusi bantuan akan terjamin.