Logo halal yang diterbitkan pemerintah baru-baru ini cukup menyita perhatian. Pasalnya, selama ini, persoalan halal tidak secara tegas dikelola negara. Namun dilakukan melalui organisasi non pemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kini, kita bersyukur, negara hadir dalam persoalan halal. Bahkan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan logo baru label halal dengan warna dasar putih dan tulisan berwarna ungu.

Dengan penetapan logo baru ini, maka label halal dari BPJPH Kemenag ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal ini dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Keputusan ini ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham pada 10 Februari 2022 di Jakarta.

Namun demikian, dalam masa transisi, logo halal yang diterbitkan MUI masih berlaku hingga 5 tahun ke depan. Setidaknya hingga tahun 2026.

Dilansir dari Republika, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan, logo halal MUI tetap dapat digunakan hingga 5 tahun ke depan terhitung sejak Februari 2021. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang (UU) 33/2014 tentang jaminan produk halal.

Jadi, tidak perlu berpolemik. Apalagi, saat ini banyak pula bahasan-bahasan yang relatif tidak setuju dengan logo halal yang baru.

Mari kita gunakan energi dan pemikiran kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Perbedaan pendapat dan perbedaan sudut pandang dalam melihat logo, itu sah-sah saja. Tapi, intinya adalah: bagaimana aspek halal benar-benar diterapkan di tengah masyarakat muslim. Semoga!