GIBRAN TERYATA JUGA MENGELUH SOAL ZONASI

Oleh: Supardi HR

Mantan walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka , yang kini jadi wakil presiden RI ternyata juga mengeluhkan soal zonasi. Bahkan sempat kirim surat kepada menteri pendidikan Nadiem Makarim. Namun dicuekin alias tidak dibalas, sampai Nadiem lengser tidak jadi menteri.

"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," jelas Gibran. Hal itu disampaikan saat memberi pengarahan ke Kadisdik se-Indonesia, di Hotel Sheraton, Jaksel, Senin (11/11/2024 )

Penerimaan peserta didik baru ( PPDB) yang selama ini menggunakan sistem zonasi memang menimbulkan masalah. Diantaranya, berapa sekolah negeri mendapatkan siswa yang kurang mampu dalam akademik. Contohnya, beberapa anak SD yang masuk kelas 7 SMP belum bisa membaca. Sehingga anak tersebut terkendala dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas. Sementara siswa yang lain sudah lancar membaca dan bahkan lebih cepat dalam penerimaan materi pelajaran. Selain itu banyak anak yang pintar tidak diterima di sekolah negeri karena rumahnya jauh ,tidak masuk zonasi.

Selain itu , muncul masalah baru ketika PPDB menggunakan sistem zonasi. Yaitu, kurang semangat belajar. Kok bisa? Ya karena tidak ada ujian nasional. Sehingga berapapun nilainya siswa pasti akan lulus. Dan untuk melanjutkan ke sekolah negeri tidak ada test ataupun nulai, cukup jarak rumahnya dekat dengan sekolah pasti akan diterima. Berbeda dengan anak yang alamat rumahnya jauh dengan sekolah sulit untuk bersaing, Sehingga harapan bisa diterima di sekolah negeri hanya sekadar mimpi. Oleh karena itu perlu kebijakan baru.

Beda dengan 5 tahun sebelumnya. Dimana PPDB tidak berdasarkan zonasi, tetapi nilai ujian nasional ( UN). Sehingga siswa dapat memilih sekolah yang diminati. Karena dengan berdasarkan nilai UN maka siswa dapat mengukur dirinya akan diterima di sekolah mana. Bisa dekat rumah ataupun jauh dari tempat tinggalnyà.

Untuk itu agar tidak mengulangi masalah yang sama pada PPDB tahun depan, perlu di tinjau kembali sistem zonasi. Dan juga ujian nasional perlu diadakan kembali. Karena fakta di lapangan semenjak UN ditiadakan, semangat belajar siswa menurun. Karena tidak ada tantangan yang dihadapi oleh siswa pada akhir belajarnya.

Maka dari itu banyak PR yang sudah menanti mendikdasmen baru Bapak Prof.Dr H.Abdul Mu'ti. Harapan masyarakat luas masih menanti keputusan pemerintah. Mulai zonasi, UN, guru penggerak, kurikulu merdeka dan lain sebagainya.

Sejatinya tidak ada kata keharusan, ganti menteri ganti kurikulum. Namun, yang dibutuhkan adalah arah pendidikan Indonesia yang jelas kedepannya. Menujuju Indonesia emas 2024.

Bekasi, 13 November 2024.