Orde Baru: Era Kalangan Militer Jadi Gubernur

Saat Sukarno pelan-pelan dipereteli kekuasaannya pasca-1965, dan Soeharto naik sebagai presiden pada 1967, tren para perwira militer memegang jabatan kepala daerah berlanjut dan semakin meluas. Beberapa di antaranya ada yang jadi gubernur hingga 10 tahun, selain jadi wali kota, bupati, atau Ketua DPRD. “Dominasi militer makin tampak pada saat pihak militer mengambil alih posisi-posisi strategis yang sebelumnya dipegang masyarakat sipil,” tulis Taufiq Tanasaldy dalam artikel "Politik Etnis di Kalimantan Barat" dalam buku Politik Lokal di Indonesia (2007). Sebelum Soeharto berkuasa, hanya ada satu bupati dari golongan militer di Ketapang, Kalimantan Barat, yakni Hercan Yamani. Pada 1968, lima dari tujuh bupati adalah mantan perwira militer. Masih di pulau yang sama, wali kota Balikpapan, bahkan dari 1963 hingga 2001, jika bukan dari tentara biasanya dari kepolisian. Pangkat mereka dari mayor, letnan kolonel, hingga kolonel. Letjen Marinir Ali Sadikin yang jadi gubernur Jakarta hingga 1977 pun digantikan oleh orang-orang militer dari Angkatan darat. Ada Tjokropranolo, R. Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Soerjadi Soedirdja, hingga Sutiyoso. DKI Jakarta baru dipimpin oleh orang sipil pada saat dipegang oleh Fauzi Bowo, yang berkarier sebagai birokrat, pada 2007. Tren orangGubernur Sulawesi Selatan dari 1960 hingga 1966 adalah Kolonel Andi Ahmad Rivai. Setelahnya digantikan oleh Ahmad Lamo dari 1966 hingga 1978. Dan mengikuti pola pergantian kepala daerah era Orde Baru, para gubernur setelah Lamo diisi oleh orang-orang berlatar belakang militer. Hanya satu orang sipil, yakni Ahmad Amirudin (mantan rektor Universitas Hasanuddin) yang pernah jadi Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti Sulawesi Selatan, dari 1966 hingga 1998, Jawa Timur pun hanya punya satu gubernur dari kalangan sipil: Mohammad Noer yang memimpin sejak 1967 hingga 1976. Noer berlatar belakang pegawai pangreh praja sejak era kolonial. Begitupun Sumatera Utara: setelah seorang loyalis Sukarno Brigadir Ulung Sitepu digulung, dari 1966 hingga 1998, hanya P.R. Telaumbanua dari kalangan sipil yang berkantor di gubernuran, dari 1965 hingga 1967. Di Sumatera Selatan, setelah Ali Amin jadi gubernur dari 1966 hingga 1967, berikutnya diganti oleh barisan jenderal Orde Baru: Brigjen Asnawi Mangku Alam (1967-1978), Brigjen Sainan Sagiman (1978-1988), dan Brigjen Ramli Hasan Basri (1988-1998). Sejak 1966, Jawa Tengah punya gubernur militer, yakni Mayjen Moenadi, yang menjabat hingga 1974. Estafet gubernur dari kalangan tentara pun berlanjut. Begitu pula di Jawa Barat: Mashudi, Solihin Gautama Putra, Aang Kunaefi, Yogie Suardi Memet, dan Nana Nuriana sipil memimpin Jakarta berlanjut hingga gubernur sekarang, Anies Baswedan

Para jenderal yang menjabat gubernur ini, mayoritas dari Angkatan Darat, biasanya pernah menduduki Panglima Komando Daerah Militer di provinsi tersebut. Pada akhir Orde Baru, seorang gubernur dari militer biasanya berpangkat mayor jenderal. Sebelumnya ada yang berpangkat kolonel. Setelah era pemilihan kepala daerah secara langsung, mantan tentara plus polisi pun mengambil peluang karier politik. Perwira menengah agaknya mengincar bupati atau wali kota, sementara jabatan jenderal mengincar posisi gubernur

Terhitung sejak 22 Februari 2018, Serikat Dosen dan Pekerja Universitas di Inggris (UCU/University and College Union) melakukan aksi mogok untuk menolak pengurangan dana pensiun mereka yang diatur dalam Universities Superannuation Scheme (USS). Mereka menentang pengurangan besaran jumlah pensiun hingga sekitar 10.000 pound sterling atau setara Rp190an juta per tahun. USS sendiri merupakan skema pensiun swasta terbesar untuk institusi pendidikan tinggi dan universitas di Inggris. Wacana pengurangan dana pensiun bermula dari proposal yang diajukan oleh UUK (Universities UK) yang mewakili hingga sekitar 350 universitas di Inggris. UUK mengajukan "penyesuaian" ini dengan alasan bahwa anggaran pensiun mengalami defisit hingga 6,1 miliar poundsterling. Proposal ini kemudian dibicarakan dengan UCU. Namun setelah 35 kali rapat bersama tidak terjadi kesepakatan antara keduanya. UUK bersikeras mengurangi dana pensiun, sementara UCU tetap menolaknya. Ini yang kemudian membuat UCU menggelar aksi mogok. Aksi mogok ini terjadi pada lebih dari 60 institusi pendidikan tinggi di seluruh Inggris dan akan berlangsung selama 14 hari hingga 16 Maret mendatang\Hampir tidak ada kegiatan belajar mengajar selama mogok berlangsung. Para anggota UCU membentuk garis jaga atau picket line di setiap kampus untuk menunjukkan besarnya kekuatan aksi mogok. Para sivitas akademika dianjurkan tidak melewati picket line ini atau memasuki gedung kampus karena akan melemahkan kekuatan mogok. Para sivitas akademika, termasuk mahasiswa, menyikapi aksi mogok dengan berbeda-beda. Ada yang menunjukkan solidaritasnya dengan turut serta dalam aksi dan mencari tempat alternatif lain untuk belajar atau mengerjakan tugas. Namun ada pula yang memilih untuk tidak bersolidaritas.