Praktik pungutan liar (pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih menjadi momen penuh harapan bagi generasi penerus bangsa, PPDB justru kerap diselimuti kabut ketidakadilan akibat ulah oknum yang memanfaatkan celah untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Fenomena ini bagaikan luka lama yang tak kunjung sembuh. Berbagai modus dan dalih digunakan untuk melegalkan pungli, mulai dari sumbangan wajib, uang gedung, hingga titipan agar diterima di sekolah favorit. Hal ini tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai nilai moral dan keadilan dalam dunia pendidikan.

Dampak pungli tak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi juga berimbas pada mentalitas siswa. Mereka dihadapkan pada realitas pahit bahwa akses pendidikan yang berkualitas tak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh tebalnya dompet. Hal ini dapat memicu rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan, serta berpotensi menghambat perkembangan mental dan karakter mereka.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memerangi pungli, namun praktik ini masih saja marak terjadi. Lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi, dan budaya permisif dalam masyarakat menjadi faktor yang memperparah situasi.

Menanggulangi pungli membutuhkan upaya kolektif dan komprehensif dari berbagai pihak. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan menindak tegas para pelaku pungli. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik pungli dan membangun budaya antikorupsi juga tak kalah penting.

Pentingnya pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini juga perlu digalakkan. Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman bahwa pungli adalah tindakan tercela dan merugikan, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan transparan.

Memerangi pungli adalah perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan pendidikan bangsa. Kita harus bersatu padu untuk menumpas praktik koruptif ini dan membangun sistem PPDB yang bersih, adil, dan akuntabel, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan bebas dari jerat pungli.

Mari kita jadikan PPDB sebagai gerbang menuju masa depan pendidikan yang gemilang, bukan ajang bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi.